prekforalldc.org – Pada tanggal 1 Juni, Iran menyuarakan kritik terhadap Uni Eropa sehubungan dengan pemberlakuan sanksi terhadap beberapa pejabat tinggi dan unit militer negara tersebut, termasuk Garda Revolusi. Uni Eropa telah mengumumkan sanksi ini pada hari sebelumnya, yaitu 31 Mei, yang mencakup Menteri Pertahanan Iran, Mohammad Reza Ashtiani, serta Esmail Qaani, komandan Pasukan Quds yang merupakan divisi operasi luar negeri dari Garda Revolusi.
Selain itu, Uni Eropa juga memberlakukan sanksi terhadap pusat komando angkatan bersenjata Iran, kepala perusahaan penerbangan nasional, dan perusahaan elektronik Kavan Electronics Behrad. Sanksi ini mencegah warga negara dan perusahaan di Uni Eropa dari berinteraksi atau berbisnis dengan individu dan organisasi yang terkena sanksi tersebut.
Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras keputusan Uni Eropa tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang didasari oleh “alasan-alasan yang berulang, tidak masuk akal, dan tidak memiliki dasar yang kuat.” Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Uni Eropa telah “sekali lagi menggunakan sanksi yang usang dan tidak efektif terhadap Iran yang kuat.”
Sanksi ini diberlakukan di tengah tuduhan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, termasuk Israel, yang mengklaim bahwa Iran telah menyediakan drone kepada sekutu-sekutunya di Timur Tengah, termasuk kelompok Syiah Hizbullah di Lebanon dan pemberontak Houthi di Yaman. Selain itu, Kyiv juga menuduh Iran telah menyuplai drone yang digunakan oleh Rusia dalam konflik invasi ke Ukraina, tuduhan yang telah dibantah oleh Iran.